Driver ojol keluhkan jalan berbayar di Jakarta, duit habis cuma buat bayar ERP

Pemerintah DKI Jakarta tengah mengusulkan wacana jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) yang mengharuskan pengguna jalan untuk membayar sejumlah uang untuk lewat jalan-jalan tertentu.





Wacana yang pada awalnya ditujukan untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta ini menuai banyak polemik oleh masyarakat, salah satunya adalah ojek online.


Asosiasi Ojek Online: Sangat Memberatkan


Rencana penerapan ERP di beberapa jalan protokol di wilayah DKI Jakarta membuat banyak ojek online merasa resah. Terlebih, pendapatan ojek online setiap hari berbeda-beda.


Menurut Ketua Asosiasi Ojek Online Garda Indonesia, Igun Wicaksono, ERP ini nantinya akan memberatkan ojek-ojek online.


“Jika benar ini disahkan, ini akan sangat memberatkan ojek online apabila masih dibebani biaya saat melintas di ruas jalan berbayar atau ERP,” tutur Igun.


“Nanti apabila itu terjadi, maka akan ada dampak naiknya inflasi dan dampaknya juga akan meluas lalu menjadi polemik. Maka terjadilah efek domino,” tambahnya.


Harus Memperbaiki Transportasi Publik Dahulu


Dengan kemunculan wacana penerapan ERP di beberapa ruas jalan protokol di DKI Jakarta, penghasilan ojek online terancam berkurang.


Dengan tarif sekitar Rp. 5.000 hingga Rp. 19.000 untuk sekali lewat, tentunya itu akan mengurangi penghasilan ojek online jika mendapat orderan melewati jalan yang menerapkan ERP.


“hitunglah minimal Rp.5.000 untuk sekali jalan. Kalau harus lewat sebanyak 10 kali sehari, berarti saya habis Rp. 50.000 cuma buat bayar ERP aja,” terang Uus, seorang ojek online.


“bayangin aja gimana penumpukan kendaraan di ruas jalan lain untuk menghindari jalur ERP,” tutur Ari, ojek online lainnya ketika ditanya tanggapannya mengenai ERP.


Polda Metro Jaya dukung Rencana ERP di Jakarta


Walaupun mendapat reaksi negatif dari pihak ojek online, Polda Metro Jaya justru mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan rencana ERP di beberapa ruas jalan protokol.


Menurut Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman, walaupun banyak menuai polemik, tetapi rencana tersebut memiliki tujuan yaitu untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta.


“Itu kan tujuannya untuk bagaimana pengaturan volume kendaraan bisa diatur jam operasionalnya,” ungkap Latif.


“Tapi kan memang ini ada beberapa ruas (jalan) yang memang istilahnya untuk mengurangi kemacetan di jalan berbayar itu,” tambahnya.


Photo by Afif Ramdhasuma on Unsplash

Posting Komentar

0 Komentar